Referensi:
Ruang Lingkup Undang - Undang Tentang Hak Cipta
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang
ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan
diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam
wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada
keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan
pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara
otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan
dengan mencantumkan tanda Hak Cipta ©. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak
Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi
tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan
sastra.
Lingkup Hak Cipta
A.
Ciptaan Yang Dilindungi
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi,
yaitu :
- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, Arsitektur, Peta, Seni batik, Fotografi, Sinematografi
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.
B.
Ciptaan Yang Tidak Diberi Hak Cipta
Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di
atas, tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal berikut :
- Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
- Peraturan perundang-undangan
- Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah
- Putusan pengadilan atau penetapan hakim
- Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.
Bentuk
Dan Lama Perlindungan
Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi
larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang
dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta. Jangka waktu
perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus
berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
Namun demikian, pasal 30 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan :
- Program computer
- Sinematografi
- Fotografi
- Database
- Karya hasil pengalih wujud dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
Pelanggaran
Dan Sanksi
Dengan Menyebut / Mencantumkan Sumbernya,
Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Atas :
- Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan.
- Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial.
- Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya: perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan : pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi
mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat
dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:
- Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Prosedur
Pendaftaran HKI Di Depkumham
Permohonan
Pendaftaran Hak Cipta
Langkah I:
Mengisi formulir pendaftaran, melampirkan contoh
ciptaan ciptaan & uraian atas ciptaan yang dimohonkan, melampirkan bukti
kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta, melampirkan bukti badan hukum
bila pemohon adalah badan hukum, melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa, membayar
biaya permohonan.
Langkah II:
Pemeriksaan administratif, pada langkah ini
akan dilakukan penyeleksian, jika persyaratan lengkap maka akan masuk ke tahap
evaluasi, dan jika persyaratan tidak lengkap maka pemohon diharuskan melengkapi
persyaratan tersebut kemudian masuk ke tahap evaluasi, selain itu jika pemohon
tidak melengkapi persyaratan tersebut, maka permohonan akan ditolak.
Langkah III
Tahap evaluasi, dalam tahap ini ada dua
kemungkinan, yaitu permohonan yang ditolak dan diterima. Bagi permohonan yang
diterima maka akan didaftarkan dan diberikan surat pendaftaran ciptaan.
Permohonan
Pendaftaran Paten
Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi
formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4
(empat). Pemohon wajib melampirkan:
- surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;
- surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor;
- deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga)
Permohonan
Pendaftaran Merek
- Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat);
- Pemohon wajib melampirkan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya; surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa; salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum; 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas; bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas; fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; bukti pembayaran biaya permohonan.
Permohonan
Pendaftaran Desain Industri
- Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).
- Pemohon wajib melampirkan: tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon; nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya serta dilampiri dengan:
a.
contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang
dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan,
sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk
disket atau floppy disk dengan program sesuai);
b.
surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c.
surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah
milik Pemohon atau milik Pendesain.
- Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- Membayar biaya permohonan sebesar Rp 300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Rp 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.
No comments:
Post a Comment